Pajak kripto di Indonesia: memahami PMK 50 Tahun 2025 dengan contoh hitungan
Pajak kripto berubah pada 2025. Pelajaran ini merangkum pokok aturan yang berlaku bagi pembeli dan penjual biasa, lalu menunjukkan cara menghitung potongannya.
Tinjauan terakhir redaksi IntanKoin: 28 September 2026
Istilah hari ini
PPh final
Pajak penghasilan yang dipotong langsung dari nilai transaksi dan dianggap selesai, tidak dihitung ulang dengan tarif progresif di SPT.
Aturan yang berlaku sekarang
Perlakuan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pajak kripto diatur dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022, dengan skema yang berbeda.
Perubahan ini penting karena banyak artikel lama di internet masih memakai skema 2022. Kalau Anda membaca tarif pajak kripto, periksa dulu apakah artikel itu terbit sebelum atau sesudah Agustus 2025.
Pokok aturan PMK 50/2025 untuk investor perorangan
Ringkasan perlakuan pajak transaksi aset kripto menurut PMK 50 Tahun 2025
Hal
Perlakuan
Dasar (pasal)
PPN atas penyerahan aset kripto
Aset kripto dipersamakan dengan surat berharga, sehingga penyerahannya tidak dikenai PPN
Ketentuan PPN dalam PMK 50/2025
PPh penjualan lewat PPMSE dalam negeri
PPh Pasal 22 final 0,21% dari nilai transaksi
Pasal 12 ayat (1)
PPh lewat PPMSE luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22 final 1% dari nilai transaksi
Pasal 20 ayat (1)
PPMSE luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22 1% dari nilai transaksi, disetor sendiri
Pasal 22 ayat (1)
Jasa platform dan jasa verifikasi (penambangan)
Dikenai PPN atas jasanya
Ketentuan PPN dalam PMK 50/2025
Penghasilan penambang aset kripto
Ketentuan PPh-nya berlaku sejak tahun pajak 2026
Pasal 27
PPMSE adalah singkatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam praktik, ini adalah platform tempat Anda bertransaksi. Pada platform dalam negeri, pajak dipungut langsung oleh platform, sehingga Anda tidak perlu menyetor sendiri.
Contoh hitungan
Kasus 1: menjual lewat pedagang dalam negeri
Nadia menjual aset kripto dengan nilai transaksi Rp10.000.000 di pedagang dalam negeri yang berizin.
Pajak ini dipotong platform. Rupiah yang diterima Nadia adalah nilai penjualan dikurangi pajak dan biaya transaksi yang ditetapkan platform.
Kasus 2: menjual dalam posisi rugi
Nadia dulu membeli senilai Rp12.000.000, lalu menjual semuanya seharga Rp10.000.000. Ia rugi Rp2.000.000, tetapi PPh final tetap Rp21.000. Sebabnya, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai transaksi, bukan keuntungan. Ini sifat umum pajak final atas transaksi, dan sering mengejutkan pemula.
Kasus 3: perbandingan tarif
Untuk nilai transaksi yang sama, tarif 1% menghasilkan Rp100.000, hampir lima kali lipat tarif dalam negeri. Perbedaan ini membuat lokasi platform ikut menentukan besar potongan.
Latihan hitung PPh Pasal 22 final
Lewat PPMSE dalam negeri (0,21%)
Rp21.000
Tarif 1% (PPMSE luar negeri yang ditunjuk / setor sendiri)
Rp100.000
Perhitungan sederhana: nilai transaksi × tarif. Potongan sebenarnya tercatat di bukti potong dari platform.
Pencatatan: kebiasaan kecil yang menyelamatkan saat lapor SPT
Pajak final memang dipotong otomatis, tetapi tanggung jawab melapor dalam SPT Tahunan tetap ada pada Anda. Aset yang dimiliki pada akhir tahun lazimnya dicantumkan dalam daftar harta. Siapkan catatan sederhana berikut sejak transaksi pertama:
Tanggal dan jam transaksi.
Jenis aset dan jumlah unit.
Harga per unit dan nilai transaksi dalam rupiah.
Biaya transaksi dan pajak yang dipotong.
Nama platform dan bukti potong atau laporan transaksi yang diunduh dari aplikasi.
Saldo aset pada 31 Desember beserta nilainya.
Sebagian besar aplikasi pedagang menyediakan unduhan riwayat transaksi. Unduh secara berkala, jangan menunggu sampai akhir tahun, karena akun bisa saja bermasalah atau platform berubah.
Situasi yang perlu konsultasi
Pelajaran ini membahas situasi paling umum: perorangan yang membeli dan menjual lewat pedagang dalam negeri. Beberapa situasi memiliki perlakuan yang lebih rumit, misalnya:
menerima kripto sebagai imbalan kerja atau pembayaran jasa;
bertransaksi di platform luar negeri;
memindahkan aset antar-dompet non-kustodian lalu menukarnya di tempat lain;
menjalankan penambangan atau usaha terkait kripto.
Untuk kasus seperti ini, tanyakan langsung ke kantor pelayanan pajak atau konsultan pajak terdaftar. Jangan mengandalkan saran di grup percakapan.
Pajak juga ukuran kewajaran penawaran
Satu manfaat tak terduga dari memahami pajak: Anda jadi lebih mudah mengenali penipuan. Platform bodong sering meminta korban membayar "pajak penarikan" ke rekening pribadi sebelum dana bisa dicairkan. Pada pedagang berizin dalam negeri, pajak dipotong otomatis dari transaksi, bukan ditagih terpisah lewat transfer ke rekening seseorang. Pola ini dibahas di pelajaran modus penipuan.
Setelah paham potongan pajak, pelajaran berikutnya membahas cara berpikir soal waktu membeli: konsep DCA.
Kuis refleksi
Jawab dalam hati dulu, lalu buka pembahasannya. Tidak ada skor dan tidak ada yang tersimpan.
Anda menjual kripto senilai Rp20.000.000 lewat pedagang dalam negeri. Berapa PPh Pasal 22 finalnya?
Lihat pembahasan
Rp20.000.000 × 0,21% = Rp42.000. Pajak dihitung dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan.
Kalau menjual dalam posisi rugi, apakah PPh final tetap dipotong?
Lihat pembahasan
Ya. Karena dasar pengenaannya nilai transaksi, potongan tetap ada meski harga jual lebih rendah dari harga beli.
Apakah aset kripto perlu dicantumkan di SPT Tahunan?
Lihat pembahasan
Aset yang dimiliki pada akhir tahun lazimnya dilaporkan di daftar harta SPT. Untuk kasus Anda, pastikan ke kantor pajak atau konsultan pajak terdaftar.
Ingat sebelum bertindak. Harga aset kripto bisa turun tajam dalam hitungan jam. Gunakan hanya dana yang siap Anda relakan, transaksi hanya lewat pedagang yang tercantum di daftar resmi OJK, dan jangan percaya janji imbal hasil tetap.
